Di era digital yang semakin berkembang pesat, ancaman siber menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tahun 2025 diprediksi akan menjadi titik penting dalam transformasi teknologi dan informasi global, yang memunculkan tantangan baru dalam keamanan siber. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak, harus mempersiapkan strategi pertahanan siber yang matang untuk menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks.
Ancaman siber yang dihadapi oleh Indonesia tidak hanya berasal dari individu atau kelompok peretas (hacker), tetapi juga bisa datang dari negara asing yang menggunakan dunia maya sebagai medan perang baru. Dalam hal ini, ancaman siber bisa berupa serangan terhadap infrastruktur kritis negara, pencurian data penting, hingga disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, pertahanan siber harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan keamanan nasional.
Salah satu langkah penting dalam membangun pertahanan siber yang tangguh adalah memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah memiliki peran yang penting, tetapi ke depan, perlu ada peningkatan kolaborasi antar instansi terkait, seperti TNI, Polri, dan kementerian terkait lainnya, dalam merumuskan kebijakan dan merespons serangan siber secara cepat dan efektif.
Di samping itu, kesadaran dan literasi siber masyarakat Indonesia juga perlu ditingkatkan. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mayoritas pengguna internet di Indonesia belum memahami cara mengidentifikasi ancaman siber yang dapat merugikan mereka. Kampanye keamanan siber yang masif harus digalakkan untuk memastikan setiap individu, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat umum, memiliki pemahaman yang baik tentang cara melindungi data pribadi serta menghindari ancaman seperti phishing, malware, dan ransomware.
Di sisi lain, peningkatan kemampuan teknologi siber Indonesia juga harus menjadi fokus. Investasi dalam infrastruktur dan pengembangan teknologi yang mendukung pertahanan siber menjadi kunci penting untuk menciptakan ketahanan digital yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan membangun pusat-pusat data nasional yang aman, serta mengembangkan sistem pemantauan dan deteksi serangan siber yang lebih canggih. Keamanan perangkat keras dan perangkat lunak, terutama pada sistem-sistem yang digunakan oleh pemerintah dan sektor vital lainnya, harus menjadi prioritas.
Tidak kalah penting adalah penguatan sistem hukum terkait ancaman siber. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, revisi dan pembaruan terhadap regulasi ini perlu dilakukan agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan modus operandi serangan siber yang terus berkembang. Pendekatan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan siber dapat menjadi deterrent bagi individu atau kelompok yang berniat mengancam keamanan negara.
Selain itu, untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman siber, diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang keamanan siber. Pendidikan dan pelatihan di sektor ini harus diperluas di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat dasar hingga profesional. Program magang dan kerjasama antara universitas dan industri juga dapat membantu mempercepat pembentukan tenaga ahli yang siap terjun langsung ke lapangan.
Peran sektor swasta dalam penguatan pertahanan siber juga harus dioptimalkan. Banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki infrastruktur teknologi yang sangat vital, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, dan energi. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam hal pertukaran informasi mengenai potensi ancaman dan serangan siber yang terjadi dapat meningkatkan kesiapsiagaan bersama dalam merespons ancaman. Pemerintah juga perlu memberi insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi keamanan siber dan mematuhi standar-standar keamanan yang ketat.
Selain aspek teknis, keberhasilan strategi pertahanan siber Indonesia juga akan sangat bergantung pada kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional. Ancaman siber, terutama yang bersifat lintas negara, membutuhkan kolaborasi global untuk menghadapi serangan yang terorganisir. Indonesia harus aktif terlibat dalam forum-forum internasional mengenai keamanan siber, seperti ASEAN Cybersecurity Cooperation, GAC, dan United Nations, untuk berbagi informasi, teknik mitigasi, serta mendapatkan dukungan teknis dari negara-negara lain yang lebih maju dalam hal keamanan siber.
Dalam menghadapi ancaman siber di tahun 2025, Indonesia harus memperkuat strategi pertahanan siber melalui pendekatan yang holistik, mencakup aspek kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, dan kerja sama internasional. Hanya dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat membangun ketahanan siber yang tangguh dan mampu menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks di masa depan.
Penulis: Dr. Fitry Taufiq Sahary
Editor: Rizal Mutaqin, S.Kom., M.Sc.
